Jakarta, 19 Januari 2024 – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan, mengumumkan rencana pemerintah untuk menaikkan pajak kendaraan bermotor konvensional atau berbahan bakar minyak (BBM) sebagai bagian dari upaya untuk mendukung transportasi publik. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Luhut dalam video sambutan BYD pada Kamis (18/1/2024).
diansir dari CNBCIndonesia.com menurut Luhut, rencana peningkatan pajak sepeda motor konvensional bertujuan untuk mengalihkan dana subsidi ke transportasi publik, khususnya untuk proyek-proyek seperti Light Rail Transit (LRT) atau kereta cepat. Pemerintah berharap bahwa dengan menaikkan pajak kendaraan bermotor, mereka dapat menghasilkan dana tambahan untuk mendukung transportasi umum dan mengurangi beban subsidi.
Baca Juga:
“Pemerintah tengah menyiapkan kebijakan menaikkan pajak untuk sepeda motor konvensional, sehingga nanti itu bisa subsidi ongkos-ongkos seperti LRT atau kereta cepat,” kata Luhut.
Lebih lanjut, Luhut menyebut bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari serangkaian langkah untuk mengurangi polusi udara di Jakarta. Upaya lain yang telah dilakukan melibatkan penerapan sistem ganjil genap dan peningkatan pajak sebagai langkah-langkah preventif. Luhut mengungkapkan bahwa keputusan akhir mengenai rencana kenaikan pajak ini akan dibahas dalam rapat yang akan dilaksanakan pada Jumat mendatang.
“Nanti hari Jumat kita dengarkan laporan sehingga nanti setelah itu minggu-minggu berikutnya katanya dibawa ke Ratas dan kita dengar hasil keputusan itu sendiri. Ini merupakan kebijakan penting, tidak hanya berbicara dan tidak hanya mengkritik saja karena tidak mudah melaksanakan ini,” kata Luhut.
Luhut juga menyebut bahwa dalam beberapa bulan terakhir, pemerintah telah mengidentifikasi akar masalah dan melihat kesempatan untuk membuat Jakarta menjadi lebih bersih. Ia menegaskan bahwa pengurangan subsidi sebesar Rp 10 triliun yang sebelumnya diberikan oleh Menteri Budi Sadikin merupakan langkah yang diperlukan untuk mencapai keseimbangan ekonomi.
“Mengurangi subsidi yang sampai Rp 10 triliun yang kemarin diberikan oleh Menteri Budi Sadikin kepada kami, tinggal nanti kita cari nanti ruangannya bagaimana untuk membuat ekonomi tetap berjalan dengan baik seperti Covid yang lalu, kita membuat ekuilibriumnya sehingga ekonomi bisa jalan,” jelas Luhut.
Pemerintah berharap bahwa langkah-langkah ini akan memberikan dampak positif baik dalam mendukung transportasi publik maupun dalam mengatasi permasalahan polusi udara di ibu kota. Keputusan akhir mengenai kenaikan pajak kendaraan motor dijadwalkan akan diambil setelah rapat pada Jumat mendatang.
Editor : Amin
Sumber : CNBC Indonesia
