Presiden Minta Penjurusan SMA Dikaji Mendalam, Keputusan Final Tunggu Hardiknas
Samudrapikiran.com— Presiden Prabowo Subianto bersama Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya meminta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk menunda keputusan terkait pemberlakuan kembali sistem penjurusan di jenjang SMA. Permintaan tersebut disampaikan secara langsung kepada Menteri Abdul Mu’ti agar dilakukan pengkajian lebih dalam sebelum kebijakan ini diimplementasikan.
“Tapi kami sampaikan bahwa soal penjurusan ini kami mendapatkan arahan Bapak Presiden dan Pak Seskab agar dikaji lebih mendalam dan dibicarakan dengan Menko PMK,” ujar Mu’ti Dikutip dari Inca Berita .
Mu’ti juga menegaskan bahwa dirinya akan segera melakukan koordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno, untuk membahas arah kebijakan pendidikan menengah tersebut.
“Insyaallah dalam waktu beberapa hari ke depan kita akan bicara dengan Menko PMK dan hasilnya bagaimana kami sampaikan kepada Pak Presiden. Nanti tunggu setelah selesai semuanya ya,” tambahnya.
Persetujuan DPR Belum Final
Meski belum ada keputusan resmi dari pemerintah, rencana ini telah disampaikan kepada Komisi X DPR RI dalam rapat kerja tertutup pada Selasa (22/4). Dalam forum tersebut, Mu’ti memaparkan gagasan mengenai pengembalian sistem penjurusan IPA, IPS, dan Bahasa di SMA kepada para anggota dewan.
“DPR menanyakan itu, DPR menanyakan tentang rencana kami melaksanakan penjurusan,” jelas Mu’ti.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, membenarkan adanya pembahasan tersebut. Ia menyatakan bahwa mayoritas anggota Komisi X mendukung kembalinya sistem penjurusan sebagai bagian dari penyempurnaan arah pendidikan menengah nasional.
“Kami Komisi X menyetujui penjurusan itu,” ujarnya sebagaimana dikutip dari Kantor Berita Antara.
Namun, Lalu menegaskan bahwa persetujuan ini belum bersifat mengikat secara formal. Pemerintah dijadwalkan akan mengumumkan keputusan final mengenai kebijakan penjurusan ini pada peringatan Hari Pendidikan Nasional, 2 Mei 2025 mendatang.
“Lagi-lagi itu akan resmi diumumkan pada 2 Mei 2025 (pada peringatan Hardiknas),” imbuhnya.
Penjurusan dan Persiapan TKA
Gagasan untuk mengembalikan penjurusan pertama kali dilontarkan Mu’ti saat acara Halalbihalal bersama Forum Wartawan Pendidikan di Perpustakaan Kemendikdasmen pada 11 April 2025. Dalam kesempatan itu, ia mengungkapkan bahwa sistem jurusan dirancang untuk mendukung pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA) sebagai alat ukur baru bagi siswa.
“Jurusan akan kita hidupkan lagi, IPA, IPS, Bahasa. Di TKA (Tes Kemampuan Akademik) ada tes wajib Bahasa Indonesia dan Matematika,” terang Mu’ti.
TKA sendiri dirancang sebagai pengganti Ujian Nasional (UN), namun dengan pendekatan yang tidak wajib dan tidak menjadi penentu kelulusan. Menurut rencana, TKA untuk siswa SMA kelas 12 akan mulai dilaksanakan pada November 2025, diikuti oleh siswa SMP dan SD pada tahun 2026.
Menimbang Dampak Jangka Panjang
Meski mendapat dukungan dari DPR dan diyakini mampu memberi arah lebih jelas dalam pendidikan menengah, kebijakan penjurusan ini memunculkan berbagai pertanyaan di kalangan praktisi pendidikan, siswa, dan orang tua. Beberapa pihak mempertanyakan urgensi dan kesiapan infrastruktur pendidikan untuk kembali menjalankan sistem penjurusan setelah bertahun-tahun menerapkan sistem lintas minat.
Dengan adanya arahan Presiden untuk melakukan kajian mendalam, keputusan final mengenai penjurusan ini akan sangat ditentukan oleh hasil koordinasi antar kementerian dan penyerapan aspirasi dari berbagai pemangku kepentingan. Publik pun kini menanti dengan seksama apakah penjurusan akan kembali menjadi ciri khas pendidikan menengah di Indonesia, atau justru disempurnakan dalam bentuk baru yang lebih fleksibel dan adaptif.
