SamudraPikiran.com – Selama ini kita mengira bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah instansi paling korup dan bobrok, namun kenyataannya tidak lah demikian.
Menurut Indonesian Corruption Watch (ICW) dari hasil Publikasi hasil riset Transparency International Indonesia (TII) menyebutkan tiga instansi paling korup. Pertama bea cukai (62 persen), kedua kepolisian (56 persen), dan ketiga TNI (46 persen).
Sedangkan dari data yang disajikan oleh KataData.co.id dari 2004 sampai dengan 20 Oktober 2022 instansi pemerintahan paling korup adalah Pemkot (pemerintah kota) sebanyak 537, kementrian/lembaga 406, pemrov (pemerintah provinsi) 160, BUMN/BUMD 109, DPR/DPRD 76 serta komisi (non-struktural) 22.
Baca Juga:
Masyarakat mengira DPR adalah lembaga paling banyak terjerat kasus korupsi dan skandal buruk yang akhirnya menurunkan kepercayaan masyarakat. Data dari 10 lembaga yang disurvei DPR mendapat urutan ke-9 dengan skor 63,4 disusul oleh Parpol pada peringkat ke-10 skor 61,8.
Pada peringkat pertama ada TNI yang memperoleh skor 94,6 disusul presiden dengan skor 92,8. Survei ini dilakukan dengan wawancara tatap muka terhadap 1.220 orang berusia 17 tahun atau lebih, atau sudah menikah sepanjang 11-17 April 2023 (KataData.co.id).
Baca juga: Bennix Vs Prof Rhenald, Thrifting Mulai dari Sisi Ekonomi Hingga Lingkungan!, Menghancurkan Bangsa!
Mengapa DPR Selalu Dianggap dan Dicap Buruk oleh Masyarakat?
Penyusun dan Membahas Rancangan Undang-undang (RUU)
Media dan masyarakat banyak menyoroti kegiatan DPR sebab salah satu fungsi DPR adalah membentuk undang-undang bersama presiden.
Undang-undang yang dibuat DPR kerap kali menuai kontroversi dari masyarakat karena dianggap tidak adil dan merugikan satu pihak. Salah satu contohnya adalah Omnibus UU Cipta Kerja yang resmi diundangkan pada 2 November 2020 dengan jumlah halaman final 1.187 lembar.
Salah satu contohnya dari 7 UU Cipta Kerja yang mendapat penolakan dari buruh adalah waktu kerja yang eksploitatif, pasalnya durasi pekerja paruh waktu menjadi paling lama 8 jam per hari atau 40 jam seminggu.
Ragam Proyek Kontrovelsial DPR
Beberapa kali anggaran DPR menjadi polemik di masyarakat, di antaranya pada tahun 2021 silam DPR menganggarkan multivitamin sebesar 2 miliar namun akhirnya dibatalkan karena menuai kecaman dari berbagai pihak.
Anggaran korden untuk rumah dinas DPR senilai 43,5 miliar juga banyak menerima penolakan dan kecaman dari masyarakat serta berbagai pihak. Hal itu juga menjadi nilai terbesar yang diajukan oleh PT. Bertiga Mitra Solusi dibandingkan tender yang lainnya.
Tak berhenti sampai di situ, pada bulan Januari 2023 DPR juga telah menyetujui anggaran pengadaan dan atribut dinas senilai 1,87 miliar. “106 orang dikali Rp10 juta saja bisa berapa miliar begitu. Kan jelas juga, itu ada jas, terus baju biasa. Atasan ada lima setel, celana lima setel. Jadi wajar saja,” kata Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Hasan Basri Umar (Antaranews.com)*
