Kenapa Petugas Medis dalam Unjuk Rasa Tidak Boleh Diserang Kepolisian dan Pendemo?

Samudrapikiran.com – Penyerangan terhadap petugas medis dalam unjuk rasa merupakan pelanggaran serius terhadap hukum internasional dan prinsip kemanusiaan yang harus dihentikan.

Kasus kekerasan terhadap tenaga medis saat demonstrasi kerap terjadi di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia.

Dalam banyak insiden, petugas medis yang seharusnya netral justru menjadi korban kekerasan, baik dari aparat keamanan maupun peserta aksi.

Tindakan ini menimbulkan keprihatinan mendalam karena menghambat akses bantuan kesehatan bagi mereka yang terluka dalam demonstrasi.

Petugas medis berperan sebagai pihak netral yang bertugas memberikan pertolongan pertama kepada korban dalam aksi unjuk rasa.

Mereka tidak berpihak pada kelompok mana pun dan hanya berfokus pada penyelamatan nyawa serta pemulihan kondisi korban.

Namun, dalam banyak kejadian, petugas medis justru menjadi sasaran kekerasan yang berakibat pada terganggunya pelayanan kesehatan di tengah situasi genting.

Hukum internasional melalui Konvensi Jenewa menegaskan bahwa tenaga medis harus dihormati dan dilindungi dalam segala keadaan.

Penyerangan terhadap petugas medis dalam situasi konflik menurut PAFI Indramayu , termasuk unjuk rasa, dapat dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional.

Di Indonesia, perlindungan terhadap tenaga medis juga diatur dalam berbagai regulasi yang menekankan pentingnya keamanan bagi mereka yang bertugas.

Dalam demonstrasi yang berujung ricuh, petugas medis sering kali mengalami tindakan represif dari aparat keamanan.

Salah satu contoh terbaru adalah insiden penyerangan posko medis saat demonstrasi menolak Undang-Undang TNI di Malang.

Koordinator LBH Surabaya Pos Malang, Daniel Alexander Siagian, mengungkapkan bahwa posko medis diserang oleh aparat, mengakibatkan petugas medis mengalami kekerasan fisik, ancaman pembunuhan, dan dugaan pelecehan seksual.

Tindakan represif terhadap petugas medis mencederai kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum.

Polisi seharusnya berperan dalam menjaga ketertiban tanpa mengorbankan keselamatan tenaga medis yang bertugas di lapangan.

Kekerasan terhadap petugas medis menunjukkan penyalahgunaan wewenang dan bertentangan dengan prinsip profesionalisme yang seharusnya dijunjung tinggi.

Selain itu, serangan terhadap tenaga medis dapat menghambat akses layanan kesehatan bagi korban unjuk rasa yang mengalami cedera.

Situasi ini memperparah kondisi korban karena tidak mendapat perawatan yang cepat dan memadai.

Oleh karena itu, semua pihak harus menghormati dan melindungi tenaga medis demi memastikan bantuan kesehatan dapat diberikan tanpa hambatan.

Pelanggaran terhadap hak-hak petugas medis dalam situasi unjuk rasa memerlukan investigasi menyeluruh.

Pemerintah dan institusi terkait harus menindak tegas para pelaku kekerasan terhadap tenaga medis guna mencegah kejadian serupa di masa mendatang.

Pelatihan bagi aparat keamanan mengenai pentingnya menghormati dan melindungi tenaga medis juga harus ditingkatkan.

Masyarakat sipil dan organisasi hak asasi manusia memiliki peran penting dalam mengawasi dan melaporkan pelanggaran terhadap petugas medis.

Dukungan publik dapat mendorong perubahan kebijakan yang lebih baik dalam melindungi tenaga medis di lapangan.

Secara keseluruhan, kekerasan terhadap petugas medis dalam unjuk rasa adalah tindakan yang tidak dapat dibenarkan.

Perlindungan terhadap tenaga medis merupakan cerminan dari komitmen suatu bangsa terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan hukum internasional.

Semua pihak, baik aparat keamanan maupun peserta unjuk rasa, harus bekerja sama untuk memastikan petugas medis dapat menjalankan tugas mereka dengan aman.***