SamudraPikiran.com – Secara umum, perbaikan jalan sangat penting untuk menjaga kualitas infrastruktur dan keamanan pengguna jalan, namun di sisi lain pada saat perbaikan jalan, kepadatan lalu lintas meningkat karena adanya pengurangan jalan yang tersedia untuk digunakan oleh kendaraan dan adanya alat berat atau peralatan konstruksi yang menghalangi lalu lintas. Hal ini dapat menyebabkan kemacetan dan mengganggu kenyamanan pengguna jalan.
Prediksi arus mudik lebaran tahun 2023 akan meningkat seiring sudah tidak diberlakukannya lagi PPKM. Pemerintah Provinsi Banten memastikan perbaikan semua jalan nasional dan jalan yang menjadi kewenangan provinsi, selesai pada H-7 Idul Fitri 1443 H/Lebaran 2023. Melihat dari Arus lalu lintas kendaraan di jalan Raya Serang-Tangerang tepatnya di Cikande yang terkena dampak dari perbaikan jalan di jalan Raya Serang Tangerang dan dengan sigap personil Polsek Cikande melakukan penjagaan serta pengaturan berlakukan buka tutup arus kendaraan.
Kepadatan arus lalu lintas dalam aktivitas perbaikan jalan tersebut sangat mungkin terjadi dikarenakan wilayah hukum polsek cikande ini merupakan daerah industri dimana mobilitas kendaraan besar dan kecil setiap harinya sangat tinggi terutama disaat jam kerja karyawan. Beberapa masyarakat mungkin merasa terganggu oleh adanya perbaikan jalan karena dapat mempengaruhi aktivitas sehari-hari, sementara yang lain mungkin menyambut perbaikan jalan sebagai langkah positif untuk meningkatkan infrastruktur dan kenyamanan bertransportasi di daerah ini.
Baca Juga:
Untuk mengurangi dampak negatif dari perbaikan jalan, penting bagi pemerintah untuk memberikan informasi yang jelas dan tepat waktu kepada masyarakat mengenai perbaikan jalan yang akan dilakukan, termasuk jadwal, rute alternatif, dan dampak yang akan ditimbulkan. Selain itu, pengguna jalan juga harus diimbau untuk tetap mematuhi aturan lalu lintas dan tidak mengambil tindakan yang dapat membahayakan keselamatan pengguna jalan lainnya atau pekerja yang sedang melakukan perbaikan jalan.
Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Arie Setiadi Moerwanto, mengatakan ada 7 kebijakan dan petunjuk untuk penanganan darurat kerusakan jalan dan jembatan pada ruas jalan nasional, yaitu :
- Kepala BBPJN/BPJN harus dapat mengupayakan seluruh jalan nasional yang menjadi tanggung jawabnya tidak mengalami kerusakan yang dapat membahayakan keselamatan masyarakat bahkan mengakibatkan terhentinya kegiatan pelayanan publik.
- Untuk menjamin hal tersebut, para kepala balai diinstruksikan agar segera melakukan penanganan kerusakan tersebut dengan cara penanganan swakelola, penunjukan langsung dan mengefektifkan skema preservasi jalan pada paket-paket long segment.
- Dana pemeliharaan rutin jalan dialokasikan di dalam Satker Balai, dengan mengambil dari dana pemeliharaan rutin yang sudahtersedia, dana sisa lelang dan lain-lain. Pemanfaatan dana tersebut diutamakan untuk ruas-ruas yang dilakukan pemeliharaan secara swakelola, untuk ruas yang belum terkontrak atau selesai lebih awal.
- Dalam pelaksanaan preservasi jalan dengan model kontrak long segment, diprioritaskan untuk pelaksanaan pemeliharaan rutin. Apabila dana tidak mencukupi, dapat dilakukan perubahan target antar output.
- Untuk penanganan darurat jalan nasional yang sangat mendesak, para Kepala Balai Besar/Kepala Balai diminta melakukan optimalisasi Daftar Isian Pelaksanaaan Anggaran (DIPA).
- Penanganan darurat yang dilakukan pada musim hujan akan bersifat sementara. Perbaikan permanen dilakukan pada kondisi iklim yang lebih kondusif.
- Untuk pelaksanaan rutin yang menggunakan kontrak long segment dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya manusia yang pernah terlibat dalam pekerjaan swakelola sebelumnya.
Pernyataan Masalah
Dalam permasalahan ini, kasus kemacetan lalulintas yang terjadi karena adanya perbaikan Jalan Raya Serang-Tangerang. Alasan mengambil kasus pada jalan tersebut yaitu karena tingkat pelayanan jalan yang menjadi jalan raya utama yang dilalui para pengendara roda dua maupun roda empat untuk melintas ke pelabuhan merak yang akan melakukan arus mudik lebaran 2023. Pemerintah biasanya menerapkan kebijakan perbaikan jalan utama untuk memastikan kenyamanan dan keamanan para pemudik. Kebijakan ini diambil untuk mengurangi risiko kecelakaan lalu lintas dan mempercepat perjalanan para pemudik ke kampung halaman mereka.
Pembahasan Teoritis
Pada permasalahan tersebut penulis menggunakan Teori Collaborative Governance, karena pada konteks pengelolaan arus mudik, Collaborative Governance dapat diartikan sebagai suatu bentuk kerja sama antara pemerintah, masyarakat, sektor swasta, dan lembaga terkait lainnya untuk mengatasi masalah-masalah yang terkait dengan mudik, seperti kepadatan lalu lintas, keamanan jalan raya, kesehatan dan keselamatan pengendara, serta masalah sosial lainnya. Dalam pengelolaan arus mudik, Collaborative Governance dapat dilakukan melalui berbagai cara, antara lain:
- Koordinasi antar lembaga dan pihak terkait: Pemerintah dapat bekerja sama dengan sektor swasta, organisasi masyarakat, dan lembaga terkait lainnya untuk merencanakan dan mengkoordinasikan kegiatan terkait mudik, seperti penyediaan transportasi, pengaturan jadwal keberangkatan, dan pengamanan jalan raya.
- Partisipasi masyarakat: Masyarakat dapat dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan terkait pengelolaan arus mudik, seperti melalui forum-forum partisipasi publik, survei, dan konsultasi langsung dengan pemerintah atau lembaga terkait.
- Pemanfaatan teknologi: Teknologi dapat dimanfaatkan untuk memudahkan koordinasi dan komunikasi antar pihak terkait, seperti dengan menggunakan aplikasi atau sistem informasi yang memungkinkan pemantauan lalu lintas secara real-time dan pengaturan rute alternatif.
- Kampanye sosialisasi: Pemerintah dan lembaga terkait dapat melakukan kampanye sosialisasi tentang kebijakan dan aturan terkait mudik, seperti pentingnya mematuhi protokol kesehatan selama perjalanan dan pentingnya menjaga keamanan jalan raya.
Tujuan utama dari teori ini untuk mencapai hasil dalam menunjang tata kelola pemerintah yang lebih baik dalam pembuatan kebijakan publik dengan memanfaatkan keahlian, sumber daya, dan pengalaman dari berbagai pihak. Melalui kolaborasi, berbagai pihak yang terkait dapat memanfaatkan sumber daya, keahlian, dan pengalaman masing-masing untuk mencapai tujuan bersama. Hal ini dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi kebijakan, serta mempercepat pencapaian hasil yang diinginkan. Dengan demikian, penggunaan Teori Collaborative Governance dalam merespons perbaikan jalan dapat membantu meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan keberlanjutan dalam upaya perbaikan jalan.
Diskusi
Percepatan proyek konstruksi ini dilakukan dalam rangka mempersiapkan momen mudik lebaran agar para pengguna jalan dapat merasakan kenyamanan dan keamanan saat pulang ke kampung halaman, maupun silaturahmi ke sanak saudara. maka diperlukan kolaboratif governance sebagai instrumen penting dalam implementasi buka tutup jalan khususnya pada kolaborasi instansi yang berkaitan dan untuk memenuhi kebutuhan serta membantu masyarakat yang membutuhkan. Pemerintah provinsi Serang Banten berupaya menguatkan instansi-instansi dan lembaga internal untuk berkolaborasi dan juga mendorong masyarakat dan civil society maupun sektor swasta untuk berpartisipasi dan bekerja sama untuk untuk mempercepat proses perbaikan jalan yang akan dilalui oleh masyarakat beroda dua maupun beroda empat.
Konsep kolaboratif ini akan meningkatkan partisipasi dari ketiga pilar governance yaitu pemerintah, masyarakat dan civil society untuk bekerjasama dalam sebuah urusan dengan melakukan tindakan bersama dalam rangka mencapai tujuan yang disebut konsep kolaboratif governance. Salah satu civil society yang menonjol ialah dishub kabupaten Serang dan pihak polres Serang yang berkolaborasi dengan masyarakat dengan memasang tenda posko di wilayah rawan kemacetan kendaraan yakni jalur utama arteri mulai dari perbatasan Jayanti, Cikande Asem hingga Tambak.
Dalam jangka pendek, hasil yang dapat dicapai adalah terciptanya kelancaran dan keselamatan selama masa mudik, peningkatan kualitas dan kapasitas infrastruktur, Melalui kolaborasi pemerintah dan lembaga terkait dapat bekerja sama dalam memperbaiki dan meningkatkan kualitas dan kapasitas infrastruktur yang dibutuhkan selama masa mudik. Hal ini dapat meningkatkan kenyamanan, keamanan, dan efisiensi perjalanan para pemudik. Sedangkan dalam jangka panjang, hasil yang dapat dicapai adalah terciptanya sistem pengelolaan arus mudik yang terkoordinasi dan berkelanjutan, sehingga dapat mengatasi masalah yang muncul selama masa mudik di tahun-tahun berikutnya. Dalam situasi seperti pengelolaan arus mudik, kolaborasi antarpihak merupakan kunci penting dalam memastikan kelancaran dan keselamatan para pemudik. Dengan mengintegrasikan berbagai sumber daya dan memaksimalkan kekuatan masing-masing pihak, maka dapat dihasilkan solusi yang lebih efektif dalam mengatasi berbagai masalah yang muncul selama masa mudik.
Kesimpulan
Berdasarkan pada penjelasan yang sudah disampaikan, dapat disimpulkan menjelang Ramadhan dan mudik Lebaran tahun 2023, sejumlah persiapan tengah dilakukan pemerintah. Salah satu fokusnya adalah menyiapkan sarana dan prasarana di Jalan raya serang banten.
Pengelolaan arus mudik dan perbaikan jalan merupakan dua hal yang saling terkait dan penting untuk dikelola dengan baik. Perbaikan jalan yang dilakukan secara tepat waktu dapat meningkatkan keamanan dan kenyamanan pengguna jalan, sedangkan pengaturan lalu lintas yang baik dapat mengurangi kemacetan pada saat arus mudik. Tetapi pada saat ini adanya perbaikan jalan tersebut menjadi penyebab kemacetan. Beberapa masyarakat mungkin merasa terganggu oleh adanya perbaikan jalan karena dapat mempengaruhi aktivitas sehari-hari, sementara yang lain mungkin menyambut perbaikan jalan sebagai langkah positif untuk meningkatkan infrastruktur dan kenyamanan bertransportasi di daerah ini. Berbagai gangguan keamanan juga cenderung meningkat selama penyelenggaraan angkutan lebaran. Masih rendahnya disiplin nasional, berlalu lintas, dan kesadaran akan arti pentingnya kemanan dan keselamatan baik operator maupun pengguna jasa transportasi menyebabkan potensi terjadinya kecelakaan cukup besar serta dapat memperburuk permasalahan kemacetan lalu-lintas pada ruas jalan. Oleh karena itu, perlu adanya koordinasi antara pemerintah, lembaga terkait, dan masyarakat dalam mengelola arus mudik dan perbaikan jalan secara bersama-sama. Sehingga kemacetan dan penumpukan penumpang diantisipasi sejak dini.
Referensi
Hardi, W. (2020). Collaborative Governance Dalam Perspektif Administrasi Publik.
Jaya, W. K. (2021). Ekonomi Kelembagaan: Studi Kasus pada Transportasi Darat dan Bauran. PT Elex Media Komputindo.
Wulandari, W., & Purnomo, E. P. (2019). Collaborative Government dalam Mewujudkan Inovasi Pelayanan. JIP (Jurnal Ilmu Pemerintahan): Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah, 4(1), 13–28.
https://www.metrotvnews.com/play/bD2CZQl4-jelang-mudik-lebaran-2023-jalan-di-sejumlahdaerah-diperbaiki (Diakses pada tanggal 7 Maret 2023).
https://www.suara.com/bisnis/2017/02/07/194541/inilah-7-langkah-kebijakan-perbaikan-jalannasional (Diakses pada tanggal 7 Maret 2023).
https://www.indopos.co.id/nusantara/2023/02/20/ini-persiapan-arus-mudik-lebaran-2023-dipelabuhan-penyeberangan-merak/ (Diakses pada tanggal 7 Maret 2023).
https://fakta.news/berita/antisipasi-kemacetan-arus-mudik-pemerintah-akan-terapkan-rekayasa-lalu-lintas-yang-terukur (Diakses pada tanggal 27 Maret 2023)
https://www.kemenkopmk.go.id/pemerintah-mulai-siapkan-mudik-lebaran-2023 (Diakses pada tanggal 27 Maret 2023)
http://rttmc.dephub.go.id/rttmc/m (Diakses pada tanggal 27 Maret 2023)
https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20230317081750-92-926197/prediksi-puncak-arus-mudik-dan-arus-balik-lebaran-2023/amp (Diakses pada tanggal 27 Maret 2023)
Penulis : Cyndi Andrianita UNIS TANGERANG
